Page 39 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 39
dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain,
serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Perumusan Masalah
Keberjalanan regulasi yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah masih tidak sesuai ekspektasi yang diama-
natkan terlihat dari kegiatan alih fungsi lahan yang masih
tinggi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai
pelaksana regulasi juga belum sepenuhnya maksimal
dalam melindungi LP2B. Beberapa kebijakan tersebut tidak
dilaksanakan dengan tegas seperti pemberian insentif
kepada para petani penggarap, pemilik lahan, maupun
kelompok tani. Orang-orang yang melakukan alih fungsi
LP2B guna kepentingan non pertanian, dalam hal ini
belum di tindak tegas oleh pemerintah. Berdasarkan
evaluasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(2015) tentang implementasi LP2B yaitu persebaran
informasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai LP2B
belum merata sedangkan pemerintah memiliki berbagai
data-data mengenai LP2B di berbagai website akan tetapi
tidak terintegrasikan dalam satu data, sehingga masyarakat
sulit mendapatkan data-data mengenai LP2B dan sulit
memahami data-data tersebut. Kesulitan ini dikarenakan
masyarakat tidak mengetahui secara pasti maksud dari
data-data yang tersedia di website pemerintah seperti
Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan BPS.
Informasi mengenai data LP2B juga hanya dapat
16
