Page 81 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 81
___________. 2001. Sumber Daya Agraria, Dimensi Pengelolaan
Dan Tantangan Kelembagaan: Reforma Agraria, Tuntutan Bagi
Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal Analisis Sosial Vol
6 No 2 Juli 2001. Jakarta: Akatiga.
___________. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan
Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Jimly Asshiddiqie. 2010. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali
Pers.
Joyo Winoto. (2008). Tanah Untuk Rakyat. Risalah tentang Reformasi
Agraria Sebagai Agenda Bangsa, tanpa penerbit.
Julius Sembiring. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press.
Kementerian Kehutanan. 2014. Data Statistik Kementerian Kehutanan
Tahun 2013. Jakarta:Kementerian Kehutanan.
Maria S.W. Sumardjono. 2004. Naskah Akademis Rancangan Undang-
Undang Tentang Sumber Daya Agraria (Penyempurnaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria).
Mohtar Mas’oed. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-
1971. Jakarta: LP3ES.
Mochammad Tauchid. 2009. Masalah Agraria, Sebagai
Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.
Yogyakarta:STPN Press.
Oki Hajiansyah Wahab, dkk. 2013. Bara Nan Tak Kunjung Padam:
Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF.
Dalam Laporan Hasil Penelitian Sistematis STPN Tahun 2013
“Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria”. Yogyakarta:
STPN Press.
Pancanakablogsopt.com. Disharmonisasi Aturan Tanah Menimbulkan
Ketidakpastian Hukum. Diakses tanggal 21 November 2014.
Sediono M.P. Tjondronegoro. 2001. Jurnal Analisis Sosial Vol 6 No 2 Juli
2001. Sumber Daya Agraria, Dimensi Pengelolaan Dan Tantangan
72 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia