Page 76 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 76
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Agar sektoralisme tidak berlanjut, maka jalan yang bisa
ditempuh adalah dengan instrumen restrukturisasi kelembagaan
atas instansi-instansi pengelola sumber daya alam dan lingkungan
hidup. Upaya merestrukturisasi kelembagaan ini dapat dilakukan
73
dengan tetap memperhatikan berbagai aspek fungsional lembaga
aktivitas, komoditas, proses, dan derajat kewenangan. Caranya
dengan menyatukan departemen-departemen yang mengurusi dua
fungsi sumber daya alam itu (modal pertumbuhan dan lingkungan
hidup). Artinya departemen ESDM, kehutanan, perikanan dan
kelautan, pertanian, dan lingkungan hidup disatukan dalam satu
kementerian. Kita sebut saja instansi ini departemen sumber daya
alam dan lingkungan hidup. Sebuah kementerian yang bertanggung
jawab kepada presiden, diangkat untuk mengkoordinasikan berbagai
agenda serta kebijakan pembangunan sumber daya alam yang selaras
dengan lingkungan hidup. Kementerian yang mengelola sumber daya
alam dan lingkungan hidup ini perlu disatukan, alasan utamanya
adalah untuk menghindari ego sektoral tiap departemen. Sektoralisme
itu sendiri, sejatinya tetap diperlukan karena spesialisasi kompetensi
untuk memaksimalkan output sangatlah penting. Unit yang fokus
73 Simon Felix Sembiring. 2009. Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi
Anak Bangsa. Jakarta: Elex media komputindo. Hlm 248.
67
