Page 75 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

2. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidangnya;
3. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawabnya;

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, maka persoalan sektoralisme
kelembagaan agraria ini akan dapat terjawab. Dengan fungsi
sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian maka akan terdapat kontrol
dan pengawasan yang ketat sehingga kebijakan yang diambil oleh
masing-masing sektor sumber daya akan dapat diharmonisasi.

Selain mekanisme pembentukan kementerian koordinator,
penataan kelembagaan dapat ditempuh dengan restrukturisasi
kementerian berdasarkan karakteristik urusan yang ditangani yang
terbagi dalam 3 karakteristik, antara lain:
72
1. Kewenangan kementerian berkaitan dengan penentuan
perencanaan dan tata kuasa atas tanah dan sumber daya alam;
2. Kewenangan kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam;

3. Kewenangan kementerian yang berkaitan dengan perlindungan
dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Gagasan ini akan mampu meminimalisir dampak sektoralisme
kelembagaan ketika terdapat penyatuan kementerian yang memiliki
kewenangan pengaturan terhadap tata kuasa tanah. Sehingga melalui
berbagai alternatif pilihan yang tersedia tersebut, dapat ditentukan
yang kiranya paling tepat bagi pengelolaan di Indonesia.

72 Yance Arizona. Ibid. Hlm 421.

66 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia