Page 78 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 78
2. Perlunya perubahan paradigma pemerintah agar politik dan
hukum pertanahan yang dikembangkan tidak lagi berkiblat
pada hukum masa kolonial maupun mengupayakan pemenuhan
kebutuhan asing dengan mengabaikan kebutuhan masyarakat
sendiri;
3. Penyelesaian terhadap segala bentuk konflik agraria yang sifatnya
lintas sektoral dan upaya menciptakan kemakmuran rakyat
melalui landreform dan pembaharuan agraria yang menyeluruh.
Penutup 69
