Page 73 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 73
Di samping perubahan tersebut, Kabinet Kerja ini juga masih
menetapkan kementerian dalam bidang agraria lain seperti keberadaan
kementerian perikanan dan kelautan, kementerian energi dan sumber
daya mineral, dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan
rakyat.
Adapun yang ditunjuk sebagai kementerian kompartemen adalah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dimana dalam rangka
tugasnya, tidak hanya mengkoordinasikan tentang pengelolaan agraria
saja namun meliputi:
a. Kementerian Keuangan;
b. Kementerian Ketenagakerjaan;
c. Kementerian Perindustrian;
d. Kementerian Perdagangan;
e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f. Kementerian Pertanian;
g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
i. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
k. Instansi lain yang dianggap perlu.
Pertanyaan yang kemudian muncul dibenak kita adalah pola
koordinasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh menteri koordinator
bidang perekonomian? Tentunya koordinasi yang sifatnya umum
dalam rangka kepentingan ekonomi nasional. Bukan secara khusus
melakukan koordinasi pengelolaan agraria yang memangkas ego
sektoral yang selama ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun
mungkin cara inilah yang secara langsung memang memotong
peliknya birokrasi sektoral yang dianut oleh masing-masing bidang.
Pembentukan kementerian agrarian dan tata ruang/BPN
yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya
64 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
