Page 233 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 233
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau per- (BPHTB) diatur dalam bab XII mulai pasal 57 sampai dengan pasal
aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan 65, dalam peraturan daerah ini didefinisikan antara lain :
merekomendasikan pembatalan peraturan daerah dimaksud
“Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
kepada presiden melalui menteri dalam negeri”.
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
Dalam konteks perpajakan, pajak daerah berperan penting di dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan perundang-undangan perpajakan daerah. Dasar pengenaan BPHTB
pendapat Kaho (1998), yang menyatakan bahwa ciri daerah otonom adalah nilai perolehan objek pajak bisa beruap nilai transaksi ataupun
nilai pasar dengan besar pajak sebesar 5 % dari nilai perolehan objek
salah satunya adalah mempunyai kemampuan self supporting di
pajak, sedangkan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar
bidang keuangan sehingga faktor keuangan yang di antaranya digali 60.000.000 untuk setiap wajib pajak.”
dari sektor pajak harus memberikan pengaruh terhadap
penyelenggara an otonomi daerah. Faktor keuangan ini menjadi C. Prosedur Pemungutan BPHTB di Kantor
salah satu indikator tingkat kemampuan daerah dalam Pertanahan
penyelenggara an otonominya.. Keberhasilan penyelenggaraan
otonomi daerah salah satunya dipengaruhi oleh cukup tidaknya Prosedur pemungutan BPHTB yang dilaksanakan di Kantor
kemampuan daerah tersebut dalam bidang keuangan yang salah Pertanahan, dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau
satunya ditunjang dari sektor pajak. PPAT dan dilakukan setelah pihak yang bersangkutan (penjual dan
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pembeli proses jual beli atau ahli waris) datang menghadap di
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentunya akan semakin hadapan PPAT. Setelah para pihak menghadap di hadapan Pejabat
mudah bagi daerah untuk menggali potensi pajak yang ada serta Pembuat Akta Tanah, proses pemungutan BPTB itu dimulai dengan
mempunyai payung hukum yang lebih kuat. Hal ini termasuk aturan pengakuan para pihak tentang besarnya harga yang disepakati
mengenai tata cara pemungutan pajak daerah yang di dalam tentang suatu obyek yang dijadikan dasar perjanjian. Setelah men-
undang-undang tersebut diatur pada pasal 96. Aturan-aturan dengar besarnya transaksi harga yang disepakati, PPAT mem-
tersebut antara lain: pemungutan pajak tidak boleh diborongkan; bandingkan atau melihat di dalam tabel Nilai Jual Objek Pajak
setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan (NJOP) yang telah diterbitkan oleh DPKKAD. Dengan mengacu
surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak ber- pada nilai dari NJOP yang telah ada, pejabat pembuat akta tanah
dasarkan peraturan perundang-undangan, serta tata cara pengenaan dapat melihat apakah nilai transaksi yang telah dilakukan oleh para
pajak. pihak (penjual dan pembeli) lebih tinggi atau lebih rendah dari
Dengan kewenangan yang ada pada daerah setelah berlakunya NJOP. Berdasarkan pengakuan dari pembali tersebut, PPAT
undang-undang tersebut di atas, daerah Kabupaten Magelang menuang kan dalam akta.
dalam hal ini, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), yaitu Alur prosedur pemungutan BPHTB yang dilakukan selama ini
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 adalah Penetapan BPHTB yang mengacu pada UU Nomor 28 Tahun
tentang Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2009 terhadap pelaksanaan pelayanan pendaftaran pertama kali di
Kabupaten Magelang. Penetapan BPHTB, dikerjakan oleh PPAT
232 233
