Page 249 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 249
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur daerah B. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
sempadan sungai secara terpadu dan menyeluruh. Tanah sempadan
sungai yang berada di sekitar kota harus lebih diperhatikan karena Penggunaan Tanah adalah wujud kegiatan menggunakan tanah
banyak pihak yang berebut ingin memanfaatkan tanah tersebut secara alami maupun buatan, atau wujud tutupan permukaan bumi
dengan motivasi yang saling bertentangan, sehingga sering baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
menimbul kan konflik antara pihak-pihak tersebut, antara lain: Contoh dari jenis penggunaan tanah ini misalnya: permukiman,
Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta. Pemerintah ber- sawah, kebun, hutan, dan sebagainya. Adapun pemanfaatan tanah
keinginan mengelola tanah sempadan sungai dengan tujuan agar diartikan kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa meng-
bisa mengelola dengan baik. Masyarakat berkeinginan menguasai ubah wujud fisik penggunaan tanahnya, atau wujud penyelenggaraan
tanah tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya sedangkan kegiatan penggunaan tanah baik pertanian maupun non pertanian,
Pihak Swasta ingin menguasai tanah untuk kepentingan bisnisnya. dalam upaya untuk memberi peningkatan nilai tanah sesuai dengan
Hak penguasaan merupakan hal yang paling pokok yang ter- fungsi tanah, lingkungan, kepentingan masyarakat dan waktu,
dapat dalam sistem agraria di satu negara maupun di satu berupa hasil atau jasa tertentu. Contoh jenis pemanfaatan tanah
masyarakat. Penguasaan terhadap tanah merupakan permasalahan seperti: penggunaan tanah permukiman, pemanfaatannya untuk
penting dalam keagrariaan. Dari titik inilah akan ditentukan bagai- warung, kios, jasa, dsb. Pemanfaatan penggunaan tanah kebun
mana struktur agraria yang akan terbangun, yang akan berkaitan misalnya untuk agrowisata, tanaman bunga, tanaman buah-buahan.
erat dengan struktur masyarakatnya (Wiradi, 1984). Di Indonesia Penggunaan tanah hutan, pemanfaatannya untuk hutan produksi,
UU No.5 Tahun 1960 atau UUPA menempatkan aspek penguasaan hutan wisata, hutan cagar alam, dsb.
jauh lebih penting dari aspek penggunaan. Aspek penguasaan Berdasarkan fungsinya, sungai merupakan salah satu jenis
ditempatkan pada bab khusus (Bab II) dan mendominasi seluruh isi kawasan lindung. Penggunaan dan pemanfaatan tanah sungai di
UUPA, yaitu dari pasal 16 sampai pasal 51, padahal batang tubuh kawasan lindung dan kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi
UUPA hanya berisi 58 pasal. Selain jumlah yang lebih dominan, kawasan dan rencana tata ruang wilayah di suatu daerah.
juga terbaca dengan mudah bahwa aspek ”penggunaan” tanah Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak
diatur setelah hak penguasaan dimiliki (seseorang, pemerintah boleh mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam
ataupun badan hukum). Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat 2, dan ekosistem alami. Berdasarkan Pasal 15 PP No. 16 tahun 2004
pasal 4 ayat 2, dan pasal 14 ayat 1. Hal ini dapat dimengerti karena tentang Penatagunaan Tanah bahwa pemanfaatan tanah di daerah
UUPA lahir pada saat permasalahan penguasaan tanah menjadi sempadan sungai harus memperhatikan:
sangat penting, yaitu bagaimana ”merebut” tanah-tanah yang di- a. Kepentingan umum
kuasai oleh pengusaha asing dan pemerintah kolonial.
b. Keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan,
ekosistem, ke-aneka ragaman hayati serta kelestarian
lingkungan.
248 249
