Page 252 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

Erna Witoelar (2000) dalam Suparno (2005:30) menyatakan Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
bahwa dalam rangka mendukung proses pembanguan, pemerintah tentang Sungai, disebutkan bahwa garis sempadan pada sungai
harus mengambil kebijakan, pertama memberikan ijin, namun tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah:
setelah diberikannya ijin yang perkembangan selanjutnya adalah:
a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan
a. Memberikan ijin pemanfaatan sempadan sungai kepada masya­ kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal

rakat untuk digunakan sebagai perumahan dan lahan perkebunan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga
tanaman semusim, seperti: pisang, kacang, tomat dan cabai. meter);
b. Berdirinya gedung pertokoan (mall) dan pasar pengganti pasar b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan
yang terbakar mulailah dibangun pompa­pompa air pengambilan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
bahan baku Industri disempadan sungai, satu­persatu masyarakat kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20
pendatang membangun rumah tidak permanen. m (dua puluh meter);
c. Ijin penghijauan yang diberikan sebagian dialihtangankan kepada c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri
pihak kedua yang selanjutnya melakukan pembangunan rumah dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
permanen. kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Dari pendapat Erna Witoelar tersebut, ada sisi positifnya yaitu Menurut Pasal 11 ayat (2) UU No.38/2011, garis sempadan
pemerintah memberikan ijin pemanfaatan sempadan sungai kepada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling
masyarakat untuk digunakan sebagai perumahan atau permukiman sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang
sebagai bentuk kepedulian terhadap golongan berpenghasilan alur sungai. Uraian diatas dapat memberikan gambaran bahwa
rendah. Kota juga membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat, penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan sungai terutama
semula sebagai tempat tinggal sementara dengan memberikan ijin pada kawasan perkotaan, dalam mendukung kebutuhan pemukiman

pemanfaatannya dan mulailah masyarakat membangun rumah warga ekonomi lemah, pemerintah daerah dapat memberikan ijin
tidak permanen. Namun setelah diberikan ijin tersebut berkembang- pemanfaatan sempadan sungai dengan tetap memperhatikan keter-
lah bangunan-bangunan seperti: pertokoan (mall) karena memang kaitan ekosisitem, kelestarian lingkungan, kepentingan umum serta
lokasinya strategis. Hal ini terjadi karena masyarakat yang semula rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. Hal tersebut me-
mendapat ijin permukiman kemudian mengalihtangankan atau rupa kan bentuk kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan
men jual kepada pihak ke dua yang kondisi ekonominya lebih kuat kawasan lindung dan dapat menggunakan tanah secara optimal.
(menengah ke atas). Disini terlihat adanya persaingan bebas untuk Setelah diberikannya ijin masyarakat harus menggunakan tanah
mendapatkan lokasi yang dekat dengan pusat kota, yang selanjutkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Selain itu juga ikut
satu persatu melakukan pembangunan rumah permanen. berpartisipasi dalam mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya

kesuburan tanah yaitu ikut serta dalam mensukseskan program K3

250 251