Page 266 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

keber adaan dari sungai tersebut. Pada awalnya (sekitar tahun 1960- meng klaim bahwa tanah yang sekarang ada rumahnya tersebut
an) di sekitar daerah aliran sungai ini, penguasaan tanah diawali diakuinya sebagai tanah miliknya yang merupakan warisan dari
dengan pendudukan wilayah sempadan yang oleh masyarakat di- nenek moyang mereka.
sebut sebagai tanah milik bersama. Tanah itu akhirnya dimanfaatkan Sementara itu dalam peraturannya, tanah yang belum atau
penduduk sekitar untuk ditanami beberapa jenis tanaman semusim tidak melekat atau terdaftar dengan sesuatu hak atas tanah di
seperti pisang, ubi kayu, dan sayur-sayuran. Selain itu dengan dalih atasnya, maka tanah tersebut adalah tanah negara. Di pulau Jawa
untuk pengamanan daerah pinggiran sungai, maka beberapa hal ini ditandai dengan tidak terdaftarnya tanah tersebut sebagai
penduduk sekitar juga menanam tanaman tahunan seperti mangga, tanah obyek pajak di Buku C Desa, atau tercatat dalam buku desa
jambu dan kelapa. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi sebagai Tanah Negara atau Government Grond (GG).

dalam masyarakat tersebut, tanah milik bersama masyarakat itu Dalam hal tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah
secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat dengan sistem sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya
penguasaan individual atau secara perorangan dan oleh masyarakat dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan
diakui secara tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan Tanah Negara dalam daftar tanah. Berkaitan dengan ketentuan
maupun penguasaan. Dalam perjalanan waktu, Kota Surakarta tersebut di atas, ketika pemerintah kota mulai melihat gelagat dari
semakin berkembang menjadi kota yang semakin sibuk dan penduduk setempat, ditanyakanlah bukti kepemilikan tanah yang
dinamis. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk Kota Surakarta juga mereka tempati. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan bukti

semakin bertambah. Konsekeuensinya kebutuhan akan rumah kepemilikan tanah tersebut. Di sisi lain, ternyata Pemerintah
tinggal-pun semakin banyak diperlukan penduduk. Mulailah sekitar Kotamadya Surakarta juga tidak bisa membuktikan bahwa tanah di
tahun 1970-an tanah yang ditanami tanaman semusim maupun sekitar Sungai Kalianyar adalah tanah negara yang di atas tanah
tanaman tahunan bahkan tanah yang tumbuh rerumputan, dibersih- tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain
kan masyarakat dan didirikanlah rumah-rumah tinggal oleh pen- Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu semakin kuat anggapan
duduk setempat. Setelah beberapa penduduk mendirikan rumah masyarakat bahwa tanah tersebut adalah tanah negara bebas. Atas
bersama-sama dan tidak ada peringatan sama sekali dari dasar itulah, akhirnya masyarakat mengajukan secara bersama-
pemerintah, mulailah penduduk yang lain mengikuti jejaknya men- sama kepada Pemerintah Kotamadya Surakarta melalui Pemerintah
diri kan rumah di sekitar Sungai Kalianyar. Rumah-rumah yang ada Kecamatan Banjarsari bahwa mereka menguasai tanah negara

luas tanahnya berbeda-beda sesuai dengan keinginan penduduk bebas tersebut.
masing-masing. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan Awal pengajuan permohonan penguasaan tanah negara oleh
ekonomi dari masing-masing penduduk ketika mendirikan rumah. masyarakat ini sebetulnya diinisiasi oleh masyarakat Kelurahan
Ada yang mampu mendirikan rumah dengan ukuran agak besar, ini Gilingan. Melalui Pemerintah Kelurahan Gilingan yang disetujui
tentu saja didirikan pada tanah yang lebih luas. Ada pula yang oleh Camat Banjarsari, masyarakat mengajukan permohonan tanah
mendirikan rumah kecil saja yang memerlukan tanah yang tidak negara untuk dikuasainya kepada Pemerintah Kotamadya
begitu luas. Untuk menjamin keamanan penduduk yang menempati Surakarta. Akhirnya pada Tahun 1998 Walikotamadya Daerah

daerah sekitar Sungai Kalianyar tersebut, mulailah penduduk Tingkat II Surakarta mengeluarkan persetujuan permohonan tanah

264 265