Page 267 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 267

PPPM - STPN Yogyakarta                                                                                             Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

            negara  tersebut  berupa  surat  rekomendasi  kepada  masyarakat                              a.  Pemohon sudah lama menempati daerah tersebut;
            melalui Camat Banjarsari. Pada waktu itu Walikotamadya Daerah                                 b.  Pemohon  mau  ditata  untuk  menghindari  lingkungan  dari
            Tingkat II Surakarta menyarankan agar tanah negara yang sudah                                     kekumuhan;
            direkomendasikan  tersebut  segera  didaftarkan  ke  Kantor                                   c.  Menurut tim teknis Tata Kota, daerah tersebut bukan merupa-
            Pertanahan Kota Surakarta.                                                                        kan sempadan sungai;
                                                                                                          d.  Daerah tersebut layak dijadikan daerah hunian;
            2.  Proses Pemberian Hak Atas Tanah
                                                                                                          e.  Lokasi  dapat  lebih  produktif  dalam  menghasilkan  PAD  Kota
                Masyarakat  mengajukan  permohonan  pemberian  hak  atas                                      Surakarta;
            tanah  ke  Kantor  Pertanahan  Kota  Surakarta  berdasarkan                                   f.  Sesuai dengan RTRW Kota Surakarta.

            rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Surakarta. Mengingat
            sudah  ada  rekomendasi  dari  Walikota  Surakarta  tersebut,  maka                               Menurut  keterangan  Kasubsi  Pengukuran  tahap  pelaksanaan
            Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada waktu itu minta masyarakat                              pemberian sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah
            untuk  melengkapi  berkas  permohonan  hak  atas  tanah-nya.                                  sebagai berikut: Tahap awal, petugas ukur mengadakan pengukuran
            Kelengkapan  berkas  permohonan  hak  atas  tanah  tersebut  antara                           pada  bidang-bidang  tanah  yang  dimohon,  dengan  berdasarkan
            lain:                                                                                         surat  rekomendasi  Walikota.  Tahap  ke  dua,  setelah  dilakukan
                                                                                                          pengukuran  dan  pemetaan,  kemudian  Panitia  A  meneliti  berkas-
            a.  Surat Rekomendasi dari Walikota Surakarta;                                                berkas  yang  diajukan.  Tahap  ke  tiga,  jika  sudah  cukup,  Kepala
            b.  Surat Persetujuan dari Kepala Proyek Bengawan Solo;                                       Kantor Pertanahan Kota Surakarta menanda tangani sertipikat dan
            c.  Fotocopy KTP dan PBB;                                                                     beralihlah status tanah negara menjadi hak milik.
            d.  Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Lurah;                                                      Adapun isi surat rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:
            e.  Membayar biaya Panitia A (Panitia Pemeriksaan Tanah).
                                                                                                          a.  Bahwa  permohonan  tanah  negara  dimaksud  dapat  disetujui
                Beberapa ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh masyarakat
                                                                                                              dengan ketentuan:
            dalam rangka pemanfaatan tanah di daerah sekitar sungai secara
                                                                                                              1). warga sanggup ditata neburut peraturan perundangan yang
            umum adalah sebagai berikut:
                                                                                                                  berlaku dengan melampiri syarat foto copy KTP, KK, SPPT
                                                                                                                  dan PBB;
            a.  Memenuhi persyaratan  yang sudah ditentukan;
            b.  Harus seijin Dinas Proyek Bengawan Solo;                                                      2).   partisipasi perbaikan lingkungan secara swadaya;
            c.  Mengikuti ketentuan menurut aturan Dinas Pekerjaan Umum;                                      3).   menyelesaiaknn perbaiakan lingkungan secara swadaya;
            d.  Tidak mengganggu kelancaran sungai di Surakarta.                                              4).    menyelesaikan  sendiri  masalah  intern  (antar  warga)  dan
                                                                                                                  tidak melibatkan pihak yang tidak berkepentingan.
                Beberapa  dasar  yang  dijadikan  pertimbangan  diberikannya                              b.  Untuk selanjutnya dapat diproses menurut prosedur yang ber-

            rekomendasi  kepada  pemohon  penguasaan  tanah  negara  antara                                   laku.  Setelah  resmi  dan  diberikan  surat  rekomendasi  maka
            lain:                                                                                             warga  mendaftarkan  di  Kantor  Pertanahan  untuk  mendapat


            266                                                                                                                                                         267
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272