Page 65 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 65
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
tidak mungkin dilakukan melalui kapal laut, karena memakan
waktu yang lebih lama. Jembatan penghubung antara Bitung dan
Pulau Lembeh juga akan dibangun untuk mendukung pembangunan
infrastuktur yang lebih mantab. Sementara ini, sebagai perwujudan
pembangunan skala menengah, telah dibangun jalan lingkar
Lembeh yang sudah dua tahun berturut-turut dianggarkan tahun I
(2012) sejumlah 35 milyar, tahun 2013 sejumlah 39 milyar dan
tahun 2014 sejumlah 39,5 milyar. Jalan yang diperkirakan akan
sepanjang 61 kilometer ini diperkirakan akan tersambung 90%
pada tahun 2013 ini. Jalan lingkar Lembeh ini juga membangun
prasarana jalan-jalan penyambung antara kelurahan ke jalan induk.
Pengembangan lain yang juga sedang disiapkan untuk Lembeh
adalah pembangkit listrik tenaga surya dan drainase-drainase. Gambar 2. Project Pengembangan Pulau Lembeh yang akan dilaksanakan oleh PT Mitra
Budiyasa
Perjanjian dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan di Sumber: www.mitrabudiyasa.net
Lembeh, salah satunya terekam dalam Surat Perjanjian Penyerahan
Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Pulau Lembeh-Bitung Nomor: Kesepakatan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di
188/HKM/X/2004 antara Pemerintah Kota Bitung dengan PT Pulau Lembeh terdiri dari: international hub port Bitung, jembatan
Mitra Budiyasa. Dalam surat perjanjian ini, terdapat beberapa Lembeh, Jalan Tol Manado Bitung, Pembangkit tenaga listrik,
kesepakatan untuk penyerahan pemanfaatan Kawasan Pulau proyek persediaan air bersih, Pulau Lembeh-Bitung Recreation
Lembeh-Bitung seluas 5400 ha (lima ribu empat ratus hektar) State, internasional airport, jembatan Lembeh II, infrastruktur
dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) di atas telekomunikasi, dan bangunan-bangunan pendukung lainnya.
Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL). Pemanfaatan kawasan pulau Dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa pihak pertama
akan dilaksanakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan (Pemerintah Kota Bitung) akan menyerahkan hak pemanfaatan
rincian sebagai berikut: tanah dalam keadaan lahan kosong terhitung mulai penandatangan
perjanjian atau 10 Oktober 2004. Lama hak pengelolaan yang di-
berikan adalah 30 tahun. Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian
ini, pihak Pemerintah Kota Bitung akan melakukan beberapa hal
yaitu: menyusun rancang bangun Kawasan Pulau Lembeh-Bitung
dan prasarananya; membayar nilai ganti rugi pembebasan lahan
dari warga sesuai dengan standar harga yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Walikota; mengalihkan Hak Pemanfaatan (Hak
Guna Bangunan=HGB) kepada pihak Ketiga sebagaimana diatur
dalam pasal 8 (HGB Strata Title); mengubah menambah dan atau
64 65
