Page 103 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

pihak yang mengadakan pembebasan, ganti rugi tersebut sudah barang tentu
120
sama dengan harga tanah sebenarnya. Jadi jelas bahwa pengertian uang
ganti itu sama dengan harga tanah.

Dari uraian tersebut yang menjadi substansi ganti rugi harus didasarkan
diantaranya;
i. didasarkan pada produk hukum putusan yang bersifat mengatur

ii. ganti rugi baru dapat dibayarkan setelah diperoleh hasil keputusan final
musyawarah
iii. mencakup bidang tanah, bangunan serta tanaman yang dihitung
berdasarkan tolok- ukur yang telah disepakati
iv. wujud ganti rugi: uang dan/atau tanah pengganti dan/atau pemukiman
kembali, gabungan atau bentuk lain yang disepakati para pihak

I. Kerangka Pikir Buku

Teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah Teori Keadilan, dan
konsep Tanah Dalam Hukum Adat dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum sebagai grand theory, teori Negara Hukum, dan Konsep Pelepasan
Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagai sebagai middle theory
dan Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum dan Konsep
Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Konsep Ganti Rugi
Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum digunakan sebagai applied theory.
Teori Keadilan digunakan sebagai teori dasar untuk menganalisis landasan
filosofis terkait dengan perlindungan hukum negara terhadap tanah masyarakat
hukum adat. Hal ini penting karena sebelum terbentuknya hukum negara,
masyarakat hukum adat sudah mempunyai hukumnya sendiri yaitu hukum
kebiasaan yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Teori dan konsep ini
juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang
pertama yaitu filosofis perlindungan hak milik masyarakat hukum adat.

Teori Negara Hukum dijadikan sebagai dasar analisis untuk melihat
bagaimana tindakan pemerintah dalam melaksanakan wewenangnya terkait
dengan pemanfaatan/pengadaan tanah masyarakat hukum adat bagi pemba-

120 Boedi Harsono, dikutip dari John salindeho, op cit, hlm 66

86