Page 108 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Sumber Daya Alam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 2171), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 2171), Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan (International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4557), Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059 ), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414), Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 156), Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

91