Page 109 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 109
2014 Nomor 94), Peraturan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan
hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah
ilmiah atau jurnal hasil penelitian di bidang hukum, makalah-makalah yang
disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan seperti diskusi, seminar,
lokakarya, dan lain-lain.
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
dikumpulkan dengan melakukan kode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan
hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik
dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis
besar dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulis); kartu kutipan
digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), serta kartu ulasan
(berisi analisis dan catatan khusus penulis).
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah
dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan. Hal ini kemudian
dikaji dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh
gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum.
Bahan hukum yang telah diklasifikasi dan disistematisasi tersebut
dipelajari, dikaji dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang
dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisis secara normatif.
Dalam pengolahan dan analisa bahan hukum, penggunaan tipe penelitian
hukum normatif digunakan untuk berupaya menjawab permasalahan
filosofis perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat, maupun
untuk menjawab permasalahan eksistensi hak atas tanah masyarakat hukum
adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan Implementasi
Perindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum.
Analisis bahan hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum
normatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih optimal
berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat jika
dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
92
