Page 107 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

apakah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hak atas tanah
masyarakat hukum adat mendapat perlindungan hukum berdasarkan
ketentuan pertaturan perundang-undangan yang berlaku. secara yuridis
formal sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dalam penelitian ini penulis
mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap
hak atas tanah masyarakat hukum adat dan pendekatan masalah yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
serta pendekatan kasus (case approach). 122

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep
(conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach), hal tersebut
mengingat pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)
sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian
ini yang dikuatkan dengan pendekatan konsep (conceptual approach) untuk
memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan. Sedangkan
pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu/permasalahan yang dihadapi yang
telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Bahwa yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah
ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai
kepada suatu putusan.

L. Sumber dan Olah Data

Buku ini merupakan kajian hukum normatif yang didasarkan pada bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang
dimaksud dalam bentuk: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan

122 Peter Mahmud Marzuki, Ibid. h. 93

90