Page 133 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

bagi rasa keadilan sosial, dan pastilah nihil dari usaha mengedepankan hak-hak
146
rakyat atas sumber-sumber agraria”.
Dalam kapitalisme terjadi komersialisasi hubungan-hubungan agraris dan
pemusatan penguasaan produksi yang memotong langsung kulit pembungkus
adat kebiasaan subsistensi dan hak-hak sosial tradisional dan menggantikannya
dengan kontrak-kontrak, pasar dan hukum yang seragam. Tidaklah heran
jika konflik agraria struktural menjadi realitas yang rutin kita hadapi. Konflik
agraria struktural melibatkan penduduk berhadapan dengan kekuatan modal
dan/atau instrumen negara. Posisi negara yang direpresentasikan lembaga
pemerintah, badan-badan usaha milik negara/daerah, maupun institusi militer
dan perusahaan swasta kerap kali muncul sebagai “lawan” rakyat pada berbagai
jenis sengketa.
R. Roestandi Ardiwilaga mengatakan bahwa :
147
“Hak milik itu dapat dipandang sebagai hak benda tanah, hak dimana
memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh
(merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan
tanah itu seolah-olah sebagai eigenaar, dengan memperhatikan peraturan-
peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah”
Perseorangan yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut
kehendak sendiri asal tidak melanggar hukum adat setempat dan tidak
melampaui batas-batas yang diadakan pemerintah. Ia berkuasa menjual
tanahnya menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan
jika ia meninggal dunia tanah itu menjadi hak warisnya.

Eddy Ruchiyat mengatakan bahwa : 148
Hak milik adat adalah hak perorangan yang paling kuat, dimana
pemegangnya mempunyai wewenang yang luas terhadap tanahnya, asal
memperhatikan hak ulayat sepanjang masih ada, memperhatikan hak
pemilik tanah lain, memperhatikan ketentuan yang ada dan peraturan
lain. Subyek hak milik tidak hanya individu tetapi persekutuan hukum
dapat pula mempunyainya seperti desa.

146 R. Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia, (Bandung, NV. Masa Baru, 1962),hlm. 53.
147 R. Roestandi Ardiwilaga, op.cit., hlm. 55.
148 Eddy Ruchiyat, Politik Nasional Sampai Orde Brau, (Bandung: Alumni
Bandung,1984) hlm. 38.

116