Page 138 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

antara Hak Milik atas semua tanah dan fungsi sosial”. 153

Lahirnya hak milik adat menurut hukum adat, Hak Milik atas
tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan). Artinya,
pembukaan tanah (hutan) tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan
masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui sistem
penggarapan, yaitu matok sirah, matok sirah gilir galeng, dan sistem bluburan
atau terjadi karena timbulnya “lidah tanah” (aanslibbing). Lidah tanah adalah
tanah yang timbul/muncul karena terbeloknya arus sungai atau di pinggir
pantai, biasanya terjadi dari lumpur yang makin lama makin tinggi dan
mengeras. Dalam hukum adat, lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi
hak bagi pemilik tanah yang terbatas. Hak milik atas tanah dapat diperoleh
dengan jalan :
1) Membuka tanah hutan/tanah belukur;

2) Mewaris tanah;
3) Menerima tanah pembelian, penukaran, hadiah;
4) Daluarsa (verjaring)

Secara umum, Ter Haar Bzn mengatakan bahwa hubungan antara hak
persekutuan dengan hak perseorangan adalah seperti “teori balon”. Artinya
“semakin besar hak persekutuan, maka semakin kecillah hak perseorangan,
dan sebaliknya, semakin kecil hak persekutuan, maka semakin besarlah hak
perseorangan.
Menurut Ter Haar Bzn bahwa: 154

Ringkasnya, hubungan diantara keduanya bersifat kembang kempis.
Hukum tanah adat dalam hal hak persekutuan atau hak pertautan dapat
dilihat dengan jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam di suatu
pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa atau
mereka ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang
sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas, maka dalam
hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah.

153 Bodi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya, (Jakarta: Djambatan, 2005) hlm. 243.
154 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT, Penerbitan dan Balai Buku
Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 103

121