Page 143 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda
yang sangat istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturan
hukumnya.

Kepentingan-kepentingan ini tampak pada persekutuan-persekutuan
hukum (Rechtsgemeenschappen) yang digambarkan oleh Iman Sudiyat sebagai
berikut :
Persekutuan setempat (dorpsgemenenschap) atau persekutuan wilayah
(streekgemeenschap) bukan hanya merupakan persekutuan hukum belaka,
melainkan terutama persekutuan usaha, dengan tanah selaku modal;
suatu perusahaan tempat pada dasarnya semua anggota persekutuan
yang bersangkutan mempunyai dan memiliki kewajiban serta sumber
mereka terutama memperoleh kemungkinan membina penhidupannya.

Persekutuan hukum dirumuskan pula oleh Ter Haar sebagai “gerombolan
yang teratur bersifat tetap dengan dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula
158
kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata”.
Dari apa saja yang dikemukakan di atas diakui bahwa tidak semua keadaan
di mana terdapat masyarakat yang hidup sebagai suatu kesatuan dapat di sebut
sebagai persekutuan hukum. Hanya masyarakat yang memenuhi unsur:
1. Keteraturan

2. Tinggal dalam satu wilayah
3. Mempunyai kekuasaan sendiri
4. Memiliki kekayaan sendiri baik jasmaniah, maupun rohaniah, yang di
pandang sebagai salah satu kesatuan masyarakat persekutuan adat.

Dari unsur-unsur yang dikemukakan jelas terlihat hubungan antara
tanah dengan masyarakat hukum adat mempunyai makna yakni bahwa tanah
yang merupakan kekayaan dari masyarakat yang berada dalam satu wilayah
tertentu tinggal secara terus-menerus mempunyai kesatuan yang kokoh
dan mempunyai keteraturan dari masyarakat hukum adat, dipertahankan
oleh pemimpin atau pemuka adatnya. Keberadaan masyarakat hukum adat

BPHN, No.1 Tahun 1997, hal 23.
158 B. Ter Haar-K. Ng. Soebekti Poesponoto (penterjemah), Azaz-azaz dan susunan
Hukum Adat, Pradnya paramita, Jakarta, 1999, hal 7

126