Page 147 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

1. Merupakan hak milik perorangan atau keluarga anggota persekutuan
hukum adat

2. Tidak bisa dialihkan atau pindah-tangankan
3. Berlaku hanya untuk masyarakat hukum adat setempat

4. Orang-orang luar atau orang-orang dari masyarakat tetangga tidak
dapat menguasai tanah dengan hak yang bersifat pribadi, hanya boleh
memungut hasil setelah mendapat izin dari masyarakat.
5. Pemanfaatan tanah ulayat setelah membayar sesuatu (recognitie) oleh
orang luar.

Dengan demikian masyarakat hukum adat dapat menguasai dan
menggunakan tanah secara bebas dan penuh sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam masyarakat hukum adat itu sendiri, orang asing yang
mengusahakan untuk memungut hasil harus mendapat pengakuan dan izin
dari pemuka-pemuka adat atau penghulu-penghulu adat.
Hubungan hak ulayat dengan masyarakat hukum adat maupun
individu mempunyai hubungan timbal balik. Semakin kuat hubungan antara
masyarakat dengah tanah semakin kuat hak ulayat yang berlaku, sebaliknya
apabila hubungan antara individu dengan tanahnya semakin kuat, maka
hak masyarakat atas tanah semakin lemah. Terhadap tanah-tanah yang telah
diusahakan masyarakat hukum adat, ada beberapa cara yang dilakukan
masayarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya: 160
a. Masyarakat hukum adat berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling
wilayahnya.

b. Masyarakat hukum adat menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang
khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang
bersangkutan. Pejabat ini di sebut “jarring” (minangkabau), “teterusan”
(minahasa),“kepala kewang” (ambon), “lelipis lembukit” (tanganan bali)
Tanah-tanah yang telah diusahakan masyarakat hukum adat, terdapat
pengaruh yang berbeda-beda dari masyarakat hukum adat terhadap tanah
ulayat yakni sebagai berikut:

160 Surojo Wignjodipuro, Pengatur dan asas-asas hukum adat, PT Gunung Agung,
Jakarta,1995, hal 198

130