Page 151 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

milik perseorangan (eigendom privat) merupakan hukum alam (natuurrecht).
Secara alami eksistensi manusia senantiasa disertai dengan hak-hak yang
secara alami mendekat padanya, termasuk hak untuk memiliki. Bagi Gaius
Milik perseorangan adalah alami, dan karena itu bersifat asasi. Walaupun ada
pembatasan berupa penggunaan hak milik yang merugikan orang lain maka
Thomas Aquino (1225-1274) salah satu penganut aliran hukum alam dari
aliran skolastis pada pertengahan (400-1500) di Eropa barat, melihat milik
perseorangan sebagai hak yang tidak bertentangan dengan hukum alam :

a. setiap orang lebih suka memperoleh sesuatu hal yang akan menjadi
miliknya sendiri, dari pada sesuatu hal yang menjadi milik bersama
atau milik orang banyak. Sebab setiap orang menghindarkan
pekerjaan yang itu menjadi tugas orang banyak seperti apabila
banyak pelayan.
b. Sesuatu hal yang akan diperlakukan lebih teratur, apabila pemeliharaan
daripada sesuatu hal itu diserahkan pada masing-masing orang itu
sendiri, sebab apabila semua orang diserahi pemeliharaan semua hal
tanpa diadakan perbedaan akan timbul kekacauan.

c. Di antara orang-orang akan ada perdamaian yang disebabkan karena
setiap itu puas dengan apa yang menjadi miliknya. Itu sebabnya mengapa
dapat dilihat bahwa diantara mereka yang memiliki suatu hal bersama-
sama lebih sering timbul pertentangan-pertentangan. 162
Hubungan yang terjalin, lahir melalui tindakan manusia atas tanah
yang berkehendak menjalin pertalian dengan tanah baik secara perseorangan
(individu), keluarga maupun kelompok. Hubungan dilahirkan karena adanya
suasana batin yaitu rasa cocok atau tidak cocok. Sedangkan hak dilahirkan
berdasarkan kenyataan penguasaan yaitu tetap atau sementaranya penguasaan
oleh orang atau kelompok tertentu atas tanah yang diakuinya. Karena itu
hubungan yang bersifat tetap dan langgeng atau abadi sedangkan hak bersifat
semu karena dapat berubah-ubah.
163

162 Iman Soetiknjo, Undang-Undang Pokok Agrari, Sekelumit Sejarah, Departemen
Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Agraria, Jakarta, 1985, hal. 11
163 Herman Soesangobeng, Op Cit, hal 16

134