Page 153 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

bertambah lemah begitu pun sebaliknya. Karena itu, bilamana ketiga syarat
tersebut diabaikan, maka hubungan hak perorangan atas tanah menjadi
menguncup dan melemah atau lenyap, tetapi sebaliknya hubungan kekuasaan
ulayat pun menjadi berkembang dan terpulihkan tanpa halangan apupun. 165

Atas dasar hubungan kewenangan dan kekuasaan ulayat maka
dikembangkan hak-hak perorangan maupun masyarakat atas tanah. Hak dan
kewenangan masyarakat atas tanah. Hak dan kewenangan masyarakat atas
tanah dapat dipilahkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
(a) Untuk mengatur dan menetapkan peruntukkan serta penggunaan tanah

(b) Untuk mengendalikan penyimpangan atas peruntukkan dan penggunaan
tanah
(c) Untuk memberikan tanah yang ditelantarkan kepada warga masyarakat
lainnya yang diakui berhak

Sedangkan hak-hak perorangan yang dapat lahir ada 4 (empat) yaitu:
(a) Hak untuk mengambil hasil hutan serta pengairan dalam lingkungan ulayat
(b) Hak untuk menanam dan memiliki bangunan atas tanah ulayat

(c) Hak untuk membuka tanah dan hutan
(d) Hak untuk mengalihkan hak atas tanah serta bangunan dan tanaman
diatasnya

Adapun kedudukan hak perorangan adalah merupakan hak yang
diciptakan berdasarkan kekuasaan masyarakat (ulayat). Hak ini tidak
bersifat abadi dan selalu diikat oleh kekuasaan masyarakat. Ikatan mana
bisa menjadi kuat atau melemah bergantung pada lamanya penguasaan dan
intensitas pengolahan atas tanahnya. Lamanya waktu penguasaan itu biasanya
dibuktikan dengan adanya kewenangan meneruskan hak penguasaan berupa
166
mewariskan tanah kepada generasi penerus. Ter Haar memberikan istilah
hukum atas hubungan tersebut yang disebutnya erfelijk individueele bezitsrecht
(hak penguasan perorangan yang diwariskan) dan diterjemahkan oleh S.
Poesponoto menjadi “hak milik perorangan turun temurun” sehingga dapat

165 Ter Haar, Op Cit hal.51
166 Ibid, hal 55

136