Page 156 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

BAB IV

EKSISTENSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH
DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah
Menurut Hukum Nasional

Dalam mencermati substansi UUD yang pernah berlaku di Indonesia selain
UUD 1945 yang pernah berlaku di Indonesia, seperti UUD-RIS 1949 dan
UUD 1950, maka dapatlah dipastikan bahwa pengaturan yang demikian
itu tidak pernah dilakukan. Amanat UUD 1945 tersebut ternyata tidak
ditindaklanjuti, tetapi jusrtu yang dilakukan adalah menyeragamkan susunan
asli yang dimiliki oleh masyarakat adat itu dengan sebutan “desa”. Sementara
mengenai pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah
hak adat atau hak ulayat baru dapat dirumuskan 15 (lima belas) tahun.
Secara yuridis pengaturan hak ulayat dalam perundang-undangan di
Indonesia bersumber pada pengaturan hukum pertanahan Indonesia yakni
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria LN Tahun 1960 No. 104. Tanggal 24 september 1960.
Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960, maka terjadilah perubahan
dalam Hukum Agraria Indonesia. Dengan UUPA, Peraturan-peraturan
hukum kolonial dihapus dan berakhirlah dualisme hukum agraria yang
terdiri dari peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum barat dan yang
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum agraria
kita selanjutnya didasarkan atas satu sistem hukum, yaitu hukum adat, sebagai
hukum asli Indonesia, yang mana secara jelas dirumuskan dalam pasal 3
170
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yakni:
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Terhadap pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, diimplementasikan
dalam Pasal 2 Undang-Undang pokok Agraria sebagai berikut:

170 Boedi Harsono, Op Cit, hal 1-2