Page 161 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

173
Gautama, bahwa:
“Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam UUPA. Dalam UUPA telah diletakkan garis-garis
besar dari apa yang merupakan sendi-sendi pokok dari pada perundang-
undangan agraria nasional yang baru. Hukum adat yang dinyatakan
berlaku untuk hak-hak atas tanah tidak boleh bertentangan dengan asas-
asas yang tertera di dalam UUPA. Hal ini berarti pula bahwa bila mana
di dalam UUPA diadakan perumusan-perumusan dari pada hak-hak
baru mengenai tanah, maka perumusan-perumusan inilah yang berlaku,
bila mana tidak terdapat persesuaian antara faham-faham hukum adat
tentang hak-hak yang serupa dengan hak-hak baru dalam UUPA dan
perumusan UUPA itu sendiri. Selain perumusan yang terdapat dalam
UUPA inilah yang akan dijadikan pegangan bagi si pelaku hukum.”

Dalam penjelasan umum II angka 3 berkaitan dengan pasal 3 UUPA,
mengemukakan bahwa ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada
pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana
diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta
diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak
tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa
didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman
dulu seringkali diabaikan.
Berhubung dengan disebutnya hak ulayat atau hak masyarakat adat di
dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula
pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan,
sepanjang hak tersebut menurut kenyataan masih ada pada masyarakat
hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu ha katas
tanah (umpamanya nhak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan
sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberikan “recognitie”. Yang
memang ia berhak menerimanya selaku pemenang hak ulayat itu.

Keberadaan hak ulayat masyarakat adat diakui oleh UUPA, namun
tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ada tidaknya hak ulayat
pada masyarakat hukum adat. UUPA membiarkan pengaturan hak ulayat

173 Sundargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1990), hal.20.

144