Page 165 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

perkembangan zaman; (3) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
176
dan (4) harus dikukuhkan dengan peraturan daerah . Kepemilikan dan
wewenang mengelola sumberdaya alam berada dalam tangan pemerintah,
swasta maupun masyarakat lokal. Sebagai contoh atas hutan dikenal adanya
hutan negara, hutan milik dan juga hutan masyarakat termaksud hutan
adat. Sekalipun Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tidak mengedepankan
hutan masyarakat termaksud hutan adat sebagai kategori tersendiri, akan
tetapi pengakuan akan adanya hutan masyarakat merupakan syarat bagi
pengembangan perekonomian rakyat. Contoh lainnya adalah pengelolaan
atas pesisir dan laut. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang
No 22 Tahun1999 tentang Pemerintah daerah (Undang-Undang tersebut
telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan daerah), Kepala Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota
maupun sampai di desa, merupakan peluang yang baik kepada masing-masing
pemerintah setempat untuk mengelola sumber daya alam pesisir yang ada.
Bahkan untuk wilayah-wilayah kepulauan, baik provinsi kepulauan maupun
kabupaten kepulauan, kewenangan akan dapat dilakukan juga di atas wilayah
laut yang berada di antara pulau-pulau. 177

Sebagai contoh walaupun budidaya rumput laut yang dilakukan oleh
masyarakat nelayan pesisr. Begitu juga dengan pembuatan derah perlindungan
laut (semacam Marine Proctection Area ataupun wilayah yang disebut
sanctuary), begitu juga usaha budidaya rumput laut, pembuatan daerah
perlindungan laut, dan sebagainya belum dapat dikatakan sebagai kegiatan
tradisional. Walaupun dikenal bahwa di beberapa negara dikenal dengan
nama sasi (di Maluku Tenggara dan Maluku Tengah), dan mane’s (di Talaud)
maupun eha (di sangir) yang bersifat tradisional, kegiatan menyelenggarakan
daerah perlindungan laut dan sebagainya. Di Kalimantan dijumpai hutan

176 Rikardo Simarmata, “Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat; Resistensi
Pengakuan Bersyarat” Makalah Program Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis
Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jakarta, 2007.
177 Hal ini penting jika batas wilayah ditentukan berdasarkan sistem penarikan garis
pangkal kepulauan sebagaimana dimaksudkan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan
Indonesia. Walaupun diakui bahwa dikenal pula sistem penarikan garis pangkal normal
maupun sistem penarikan garis lurus dari ujung ke ujung (straight base line from point to point).

148