Page 160 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

1. Eksistensinya

Ditinjau dari segi eksistensinya tanah hak adat atau hak ulayat diakui
sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan demikian apabila
pada daerah-daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi, maka
tentunya hak ulayat itu tidak akan dihidupkan, dan tentunya pada
daerah-daerah yang tidak pernah ada hak ulayatnya tidak akan diberikan
hak ulayat baru.
2. Pelaksanaannya

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, jika menurut kenyataannya masih
ada, pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat harus sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa. Pelaksanaan hak adat atau hak ulayat
masyarakat hukum adat juga hak adat atau tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. 171
Namun, dengan berpegang pada konsepsi yang bersumber pada
Hukum Adat, kiranya adil bila kriteria penentu eksistensi hak ulayat
disasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara
simultan, yakni adanya :
1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat itu yang
memenuhi karakteristik tertenti;

2. Obyek hak ulayat, yakni tanah wilayah yang merupakan lebensraum
mereka;
3. Adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat itu untuk
mengelola tanah wilayahnya, termaksud menentukan hubungn
yang berkenan dengan persedian, peruntukkan, dan pemanfaatan,
serta pelestarian tanah wilayahnya itu. 172

Berkaitan dengan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi lainnya, menurut

171 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agrarian, (Jakarta; Djembatan, 1971)
172 Maris Sumardjono, Kompas 13/5/93 Dalam Maria Sumardjono, Kebijakan
Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
hal.65.

143