Page 163 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

menghasilkan klausul baru mengenai masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945 hasil amandemen menegaskan, bahwa: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip-prinsip nagara kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.” Pengaturan dan pengakuan yang serupa juga
dilakukan pula dalam ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak
Asasi Manusia; Pasal 6 ayat (2) undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia; dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No
5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyesuaian masalah hak ulayat masyarakat
hukum adat.

Pengakuan dan penghormatan terhadap Hak adat terdapat dalam
berbagai peraturan termasuk Peraturan Daerah (PERDA) yang menggunakan
landasan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pembuatan perda
maupun landasan hukum yang berkaitan dengan materi yang diatur dalam
perda tersebut. Contoh beberapa daerah yang mengatur tentang pengakuan
dan penghormatan terhadap hak ulayat adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Ulayat; Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak
Ulayat Masyarakat Baduy; Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 tahun
2008 tentang Tanah Ulayat. Beberapa daerah yang sedang membuat rancangan
peraturan Daerah Hak Ulayat Tobelo, Rancangan Peraturan Daerah Hak
Ulayat Halmahera Utara.
Pengakuan terhadap Hak Ulayat masyarakat hukum adat, pada tahun
2001 melalui ketetapan MPR Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang
pembaruan Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 5 TAP MPR No. IX/MPR/2001 tersebut menentukan antara
lain: dalam sub e: “mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum,
transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; dalam mewujudkan
keadilan dalam pengasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan
pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam”; dan dalam sub
f: “memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal,
baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan siap
memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan” dan pada sub g

146