Page 166 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 166
rotan yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Di Lampung di kenal
repong damar. Di tempat tertentu dekat Jayapura, Papua Barat, diketahui
terdapat “Hutan Kopi” yang diusahakan oleh masyarakat adat setempat. Di
Maluku tengah dikenal “dusun dati” atau “dusun” di Seram. Hak-hak yang
ada diatasnya dapat dijumpai dalam pengetahuan hukum adat setempat.
B. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Menurut Hukum
Adat
Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia
terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara tanah dengan
masyarakat itu sendiri senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan, tanah
dijadikan tempat pemukiman, untuk keperluan pembuatan ladang, tempat
mengambil hasil, tempat berkumpul dengan sesama maupun dijadikan tempat
pemujaan atau untuk beribadah. Antara masyarakat hukum adat dengan
tanah yang didudukinya mempunyai hubungan yang erat dan bersifat religio-
magis artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan
oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat Hukum Adat.
Hubungan yang erat dan bersifat menguasai, memanfaatkan tanah,
memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah serta berburu
terhadap binatang-binatang yang hidup diatas tanah tersebut. Hak masyarakat
hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat. Penggunaan
178
istilah hak ulayat pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven seorang
ahli hukum berkebangsaan Belanda diberi nama beschikkingsrecht yang
menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum dan tanah itu sendiri.
179
Menurut Ter Haar : beschikkingsrecht (beschkkingskring) sebagai lingku-
ngan di mana-mana praktis ada istilahnya: istilah itu adalah sebutan untuk
lingkungan “beschikkingsrecht” baik sebagai milik-pertuanan (Ambon)-
maupun sebagai daerah penghasil makanan-panyampeto (Kalimantan)-atau
sebagai lapangan yang terpagar-pawatasan (Kalimantan), wewengkon (jawa),
178 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita,Jakarta 2006,
hal,103
179 Ter Haar Bzn-K.Ng Soebakti Poesponoto (Penterjemah), Asas-Asas Dan Susunan
Hukum Adat, Pradnya Paramita,Jakarta, hal, 62-63
149
