Page 135 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

di Sumatera, perseroan dagang Indonesia N.V. Indonesia dan
sebagainya

3. Familie atau keluarga sedarah, seperti di Minangkabau dan Manado.
Menurut pendirian pemerintah hak milik dibagi dalam 2 (dua)
bagian yaitu :
a. Hak Milik Perseorangan yang turun temurun, atau dengan
singkatan hak milik (erfelijk individueel bezit)

b. Hak Milik Komunal, atau dengan singkata komunal
(communal bezit).
Perbedaan antara hak milik perseorangan dan hak milik komunal
menurut pendapat pemerintah dahulu hanya terletak dalam pemegang hak
saja, sebab isinya sama. Apabila yang memegang hak milik itu perseorangan,
hak itu disebut hak milik perseorangan yang turun-temurun, sedang jika yang
memegang hak itu persekutuan hukum seperti desa dan sebagainya, hak itu
dinamakan hak milik komunal. Hak komunal ini dibagi lagi atas dua bagian
yaitu : 149

1. Hak Milik Komunal dengan bagian-bagian yang tetap
2. Hak Milik Komunal dengan bagian-bagian yang pada waktu tertentu
berganti-ganti.

Dalam hal ini haruslah diingat, “bahwa di suatu desa yang sawah-sawah
atau ladang-ladangnya menjadi hak milik komunal, pekarangan perumahan
adalah senantiasa menjadi hak milik perseorangan”. Tentang hak milik
komunal ada beberapa pendapat :
1) Hak Komunal adalah hak milik para gogol bersama-sama (keputusan
bersama), yaitu dari mereka yang mengerjakan tanah itu. Inilah pendirian
pemerintah pada mulanya, hal ini ternyata dari alasan-alasan dalam
conversie besluit (S.188-102).
2) Hak Komunal adalah hak milik dari desa sebagai badan hukum. Inilah
pendirian pemerintah yang kemudian dan antara lain ternyata dari pasal
10 Ordonansi Desa (S.1906-83) : Residen F.A.E. Lacevlle yang kira-kira

149 Eddy Ruchiyat, Op. Cit, hlm.39.

118