Page 96 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah-masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan
Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang perubahan terhadap
Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan
Kawasan Hutan
Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2013 tentang
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
The Universal Declaration of Human Rights
International Labour Organisation on Indigenous and Tribal Peoples
Convention, 1989

Artikel, Buletin, Penelitian, Makalah, Dokumen, Skripsi,
Disertasi, Tesis, dan Jurnal

Arizona, Yance, 2014, Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian
Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten
Malinau, dalam Wacana edisi 33, tahun XVI
Arizona, Yance, Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas
Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Konferensi
Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani
Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus
2008 di FISIP Universitas Indonesia
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Penetapan Kawasan Hutan,
Menuju Kawasan Hutan Indonesia yang Mantap, Jakarta, September
2014
Elmiyah, Nurul, “Negara dan Masyarakat Adat; Studi Mengenai Hak Atas
Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bagun, Kalimantan
Timur”, Disertasi di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003

Daftar Pustaka 89