Page 92 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

dari negara. Selain itu, kategori hak yang dikenal hanyalah hak
perseorangan, padahal di masyarakat adat mengenal hak ulayat yang
di dalamnya terdapat hak perseorangan, kolektif, dan komunal. Perlu
lahir jenis hak baru pengembangan dari Hak Pengelolaan (HPL)
sebagai hak publik atas HMN tersebut. Disebut pengembangan
dari HPL sebab melalui mekanisme pengakuan dan penegasan hak
dan bukan pemberian dari tanah negara kepada masyarakat adat
sebagaimana yang dikenal dalam HPL.
6. Dalam melakukan perlindungan dan pengakuan tersebut, perlu
penyatuan perspektif keruangan wilayah adat dengan perspektif
bidang atas tanah masyarakat adat. Hal ini sekaligus untuk
mempertahankan fungsi hutan adat yang telah dimasukkan dalam
kawasan hutan dalam fungsi-fungsi yang telah ada (misalnya hutan
lindung). Dengan demikian masyarakat hukum adat berkontribusi
dalam mempertahankan fungsi hutan yang status penguasaan dan
pemilikannya ada di tangan mereka, hanya saja pengelolaan fungsi
tersebut diserahkan pada Kementerian Kehutanan. Keberadaan
lembaga baru berupa Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN
diharapkan mampu mengatasi problem dualisme pengaturan yang
memisahkan ruang dan bidang di dalam kawasan hutan tersebut.
7. Di tengah keterbatasan pemerintah dalam melakukan penetapan
dan pemetaan kawasan hutan itu terjadi, tumpang-tindih perizinan
dan penguasaan, pembuktian fisik dan yuridis untuk membuktikan
klaim masyarakat adat, maka munculnya inisiatif masyarakat
sipil dalam membantu proses penguatan klaim (misalnya melalui
pemetaan partisipatif) penting untuk diakomodir, diakui, dan
dijadikan dasar kebijakan lebih lanjut.

Kesimpulan dan Rekomendasi 85