Page 91 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

lanjut melakukan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan
hutan bersama-sama dengan masyarakat adat atau masyarakat sipil.
Dengan demikian sekaligus memetakan dan mengukuhkan serta
mengakui keberadaan wilayah hutan adat. Kedua, perlindungan
hak atas bidang tanah masyarakat hukum adat pertama-tama harus
disertai dengan pengakuan negara (pemerintah) secara aktif oleh
Pemda.
4. Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014,
Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor
8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan
Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan. Peraturan Bersama ini
merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan pendaftaran
penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat (perorangan
maupun masyarakat hukum adat) di dalam kawasan hutan.
Kebijakan ini merupakan langkah maju sebab memungkinkan
pendaftaran hak atas tanah (perseorangan dan adat) di wilayah
kehutanan yang semula dipahami bahwa kawasan hutan merupakan
hutan negara. Pendaftaran hak atas tanah dalam Peraturan Bersama
itu melalui mekanisme dan proses yang sama seperti pendaftaran
tanah umumnya di kawasan non-hutan dan subyek yang selama
ini telah dikenal. Bedanya pemeriksaan dan analisa dilakukan oleh
Tim IP4T yang merupakan gabungan lintas-sektor. Jenis hak yang
diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA. Yang lebih
penting adalah bahwa tanah yang dapat diteruskan permohonannya
adalah melalui penegasan hak. Akses tanah dalam kawasan hutan
ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan reforma agraria
yang terbuka bagi beragam subyek hak, yakni perorangan, badan
pemerintah, badan sosial keagamaan, dan masyarakat hukum adat,
dan bukan badan hukum privat yang aksesnya melalui perijinan
sebagaimana biasa di luar Perber ini.
5. Ada beberapa kendala dalam Peraturan Bersama di atas. Ia masih
menempatkan masyarakat adat sejajar dengan subyek hak lain
(personal, dan badan usaha), dan belum dilihat sebagai pihak
yang dapat menjalankan peran pemegang Hak Menguasai Negara
(HMN), sehingga dapat menerima tugas pembantuan (medebewind)

84 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan