Page 90 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

BAB IV

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

1. Hak penguasaan masyarakat adat atas hutan adat belum mendapatkan
posisi yang kuat berdasarkan UU Kehutanan. Konsep dan bentuk
perlindungan hak penguasaan atas tanah di kawasan hutan bagi
masyarakat adat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi
telah sejalan dengan konstitusi, karena telah mengakomodasi hak
masyarakat adat atas penguasaan hutan adat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengakuan hak penguasaan
masyarakat adat di bidang kehutanan seharusnya ditindak lanjuti
dengan peraturan pemerintah dan peraturan operasional untuk
menjalankannya. Di dalam UU Kehutanan sendiri terdapat amanat
untuk membuat Peraturan Pemerintah mengenai masyarakat adat
dan hutan adat. Amanat ini tentu perlu ditaati. Demikian pula
Permenag 5/1999 perlu diubah menjadi Peraturan Pemerintah
sehingga lebih tinggi kewenangannya sebagai sarana memastikan
mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat sekaligus hutan adat.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah itu akan menjalankan amanat
UUPA 1960 sekaligus amanat UU Kehutanan yang ada.
3. Bentuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat
hukum adat di kawasan hutan adat dapat melalui dua cara. Pertama,
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan harus melakukan
koreksi secara aktif atas kesalahan yang dilakukannya memasukkan
hutan adat kedalam kawasan hutan yang dikategorikan hutan negara.
Penunjukan secara sepihak harus segara dikoreksi dengan lebih