Page 156 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

142 Oloan Sitorus

B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan yang dikemukakan
di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran
kepada pengambil keputusan yang berkewenangan sebagai

berikut:
1. Kementerian ATR/BPN perlu mendorong DPR RI agar di
dalam RUU Pertanahan yang sekarang dibahas di DPR
RI dimuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai KT

dan mendelegasikan kewenangan pengaturan KT secara
lengkap dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang
Konsolidasi Tanah.
2. Dalam hal RUU Pertanahan belum diundangkan dan PP
tentang KT belum ditetapkan, Kementerian ATR/BPN
dapat segera mengusulkan Rancangan Perpres tentang
Tindak Lanjut Pelaksanaan KT dan menyusun Peraturan
Menteri ATR/BPN tentang Pelaksanaan KT sebagai revisi
dari Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang

Konsolidasi Tanah. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
ini sekaligus dapat mengangkat berbagai materi muatan
aturan kebijakan yang selama ini diatur dalam berbagai
Surat dan Surat Edaran ke dalam materi muatan Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
3. Kementerian ATR/BPN perlu segera membangun gerakan
“Sadar Tertib Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah”,

sebagai penanda pentingnya aspek penggunaan dan
pemanfaatan sesuai Tata Ruang sebagai wujud konkrit
dari fungsi sosial hak atas tanah.
4. Memberikan penghargaan kepada otoritas ATR/BPN