Page 153 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 139

Land (CEL). Tegasnya, dengan kualitas demokratisasi yang
masih lebih mengedapankan hak daripada kewajiban
seperti saat ini, sikap realistis yang dapat ditempuh adalah
dengan menargetkan STUP yang hanya diproyeksikan bagi
prasarana jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya.
Namun, harus tetap dalam batas kebutuhan minimal,
yakni diperhitungkan setidak-tidaknya lebih kurang
sebesar 15% dari luas atau nilai Tanah sebelum KT untuk KT
Perkotaan/pinggiran kota. Target minimal itu pun hanya

dapat dicapai dengan upaya sistematis dan berkelanjutan
untuk membangun kesadaran ruang masyarakat melalui
edukasi, sosialisasi, dan diseminasi. Edukasi dalam bentuk
pendidikan informal jangka pendek diberikan kepada
aparat Kecamatan dan Desa serta para tokoh masyarakat,
dengan harapan dapat membantu untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat. Setelah itu, barulah

dilakukan sosialisasi dan kegiatan diseminasi lainnya
kepada masyarakat di lokasi KT yang ditentukan, sampai
tercapai persetujuan minimal untuk pelaksanaan KT, yakni
sekarang ini sebesar minimal 85% dari pemilik tanah dan/
atau yang menguasai/menggarap tanah di lokasi yang telah
ditetapkan. Berbagai upaya mulai dari tingkat nasional
sampai lokal, Kementerian ATR/BPN dengan instansi
terkait lainnya harus melakukan penyadaran tentang
manfaat KT bagi masyarakat, pemerintah termasuk

Pemerintah Daerah, dan bagi kepentingan kelestarian
fungsi lingkungan hidup.