Page 154 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 154
140 Oloan Sitorus
3. Ketidakstabilan otoritas pertanahan sejak diciutkan
dari Kementerian Agraria menjadi satu Direktorat
Jenderal Agraria di bawah naungan Departemen Dalam
Negeri sejak tahun 1966 dan diarahkannya BPN sejak
tahun 1988 sebagai organisasi pelaksana adminstrasi
pertanahan dalam arti sempit menyebabkan konsep
tanah dalam perspektif wilayah semakin menipis dari
lingkup tugas pertanahan. Akibatnya, tugas-tugas
pertanahan lebih difokuskan sekedar untuk melegalisasi
atau menyertipikasi tanah sebagai aset masyarakat,
tidak mendapat perhatikan lagi untuk dilihat lebih
luas sebagai bagian dari wilayah. Dampak lanjutannya
adalah, semakin surut program atau kegiatan-kegiatan
pertanahan yang dibangun atas konsep wilayah. Apabila
ada beberapa kegiatan yang mencoba membangun dari
konsep kewilayahan itu, seperti KT, hal itu dipandang
sebagai sesuatu beyond the call of duty. Perspektif ruang
harus dibangun kembali di jajaran Kementerian ATR/
BPN secara konvergen dengan peningkatan kapasitas
melalui pendidikan dan pelatihan baik di luar dan di
dalam negeri, serta melalui lokakarya-lokakarya dan
pembiasaan melakukan kegiatan yang dibangun dengan
perspektif kewilayahan melalui penetapan pelaksanaan
pilot project.
4. Pelaksanaan KT yang tidak ditindaklanjuti dengan
pembangunan fisik prasarana jalan dan fasilitas umum
lainnya disebabkan oleh sinergisme kelembagaan
