Page 29 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 15

masyarakat, termasuk peserta KT. Bahkan, nilai kerakyatan
dalam Pancasila menginginkan agar masyarakat atau peserta
KT diberikan peran optimal dalam pelaksanaan kegiatan
pertanahan dalam mengefektifkan pemanfaatan ruang itu,
oleh karena pelaksanaan KT membutuhkan persetujuan dari
para pemilik tanah atau yang menguasai atau menggarap
tanah. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan KT menjadi
kesempatan untuk mengelaborasi dan mengembangkan nilai
kegotongroyongan sebagai salah satu wujud nilai keadilan

sosial dalam Pancasila secara lebih konkrit dan masif.

2. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai
Landasan Konstitusional
UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional
pembangunan nasional di segala bidang. Dalam konteks
pelaksanaan KT guna mengefektifkan pemanfaatan

ruang ini, kiranya Pasal 33 UUD NRI 1945 tepat menjadi
landasan konstitusional. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945
secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional
dari Hak Menguasai Negara untuk melakukan penataan

hubungan hukum dan penataan fisik dari KT. Oleh karena
Hak Menguasai Negara adalah kewenangan Negara untuk
melakukan penyelenggaraan Negara baik pada tataran
kebijakan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan.