Page 33 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 33
Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 19
an nasional, harus merupakan bagian dari upaya untuk
mencapai tujuan dari RPJMPN 2005-2025, yakni untuk: (a)
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam
pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara
Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,
dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Pasal 65 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan ruang. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 33 UU No.
26 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa salah satu bentuk
partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang dimaksud
adalah dalam bentuk ‘Konsolidasi Pemanfaatan Tanah’ sebagai
salah satu bentuk penatagunaan tanah.
2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman
Di dalam Pasal 1 butir 18, 106, 108, 109 ditemukan rumusan
KT dan pengaturan KT sebagai instrumen penyediaan tanah
untuk perumahan dan permukiman. Di dalam Pasal 1 butir 18
dinyatakan bahwa KT adalah penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan
