Page 11 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

2 Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah
desa yang bersungguh-sungguh ingin memberdayakan petani
akan berupaya menerapkan strategi yang tepat, agar peningkatan
kesejahteraan keluarga petani dapat terwujud. Saat strategi pertanahan
diterapkan oleh pemerintah desa, saat itu pula terjadi relasi kuasa
antara pemerintah desa dengan para petani, termasuk dengan elit
petani (ketua kelompok tani dan ketua gabungan kelompok tani).
Relasi kuasa berlangsung dalam tatanan, yang memberi kesempatan
bagi adanya peran kekuasaan (power) di kalangan petani. Hal inilah
yang perlu diantisipasi dengan menyiapkan skema resolusi konflik,
khususnya potensi konflik antar aktor (pemegang kuasa).
Peran kekuasaan dan skema resolusi konflik perlu mendapat
perhatian saat “memainkan” relasi kuasa, karena beberapa penelitian
telah membuktikan urgensinya, seperti: Pertama, penelitian Jeannine
Murphy, berjudul “The Individual Versus The Institution: Analysis of
Power Relation in Irish Society” (2007), yang mengungkapkan adanya
peran kekuasaan di masyarakat. Kedua, penelitian Henry Silka Innah
dan kawan-kawan, berjudul “Peran Dinamika Jejaring Aktor Dalam
Reforestasi di Papua” (2012), yang mengungkapkan adanya potensi
konflik pada hubungan antar aktor sehingga membutuhkan relasi
kuasa yang memiliki skema resolusi konflik.
Relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu
kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu.
Kekuasaan (power) adalah konsep yang kompleks dan abstrak,
yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu,
kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku
kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau
kelompok lainnya (Thomas, 2004:10).

Dalam konteks strategi pertanahan, maka relasi kuasa terdiri
dari relasi antara pihak-pihak, sebagai berikut: (1) pemerintah desa,