Page 276 - Mozaik Rupa Agraria

perusahaan perkebunan tertentu selama 75 tahun, dan
Culturstelsel (Bl) yaitu kebijakan pemerintah pada masa
Gubernur Jenderal Van Den Bosh yang memaksa petani
untuk menanami seperlima tanahnya dengan tanaman
ekonomis yang ditentukan oleh pemerintah, yang hasilnya
diserahkan kepada pemerintah kolonial. Rijksblad
Kasultanan No 16/1918 dan Rijksblad Paku Alaman No 18/1918
merupakan produk kolonial yang mengacu asas Domein
Verklaring Agrarische Wet 1870 menyatakan, ‘Sakabehing
bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan
mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane
keraton ingsun’ (semua tanah yang tidak ada tanda bukti
kepemilikan melalui hak eigendom, maka tanah itu adalah
milik kerajaanku) (Luthfi et. al, 2009: 157). Menurut teori
hak kepemilikan, suatu benda sah untuk dikatakan milik
seseorang apabila terdapat tanda bukti kepemilikan atas
benda itu (a bundle of rights), bukan sebaliknya bahwa suatu
benda sah dikatakan milik seseorang yang tidak mempunyai
bukti kepemilikan atasnya (Schlager dan Ostrom, 1992).
Rijksblad-rijksblad itu berangkat dari kesesatan logika.
[17] Luthfi, A.N., M. Nazir S., A. Tohari, Dian A.W., dan Diar
Candra T. 2009. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan
Yang Dilupakan. STPN. Yogyakarta
[18] PT. Jogja Magasa Mining didirikan 6 Oktober 2005, Direktur
Utama RM. Hario Seno, anggota direksi: Lutfi Heyder dan
Imam Syafi’I, Komisaris utama: GKR Pembayun (Sejak 2015
berubah gelar menjadi GKR Mangkubumi), dan Komisaris :
BPH Joyokusumo (Sumber: Akta Notaris PT JMM).
[19] Contract of Works, from The Government of Republic
Indonesia, by PT Jogja Magasa Mining and Indo Mines Ltd.
[20] Surat AKD Ltd. kepada The Manager Company
Announcements Platform, Australian Stock Exchange

Agraria Perairan, Pesisir dan Perdesaan 263