Page 272 - Mozaik Rupa Agraria

diasumsikan tahun 2012 periode operasi dimulai) dan 2 persen
setelah tahun kesepuluh (2022, 2032, dan 2042).
Menurut Wakil Bupati Kulon Progo Periode 2006-2011,
apabila nilai jual besi kasar (pig iron) yang merupakan produk
akhirnya diasumsikan US $.350,-/ ton dan rencana produksinya
diasumsikan sebesar 1 juta ton per tahun, maka pertambangan
pasir besi akan memberikan pendapatan kepada Pemerintah
(berdasarkan PP No : 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) sebesar = 1.000.000 x
350 x Rp.9000 x 3 %= Rp. 94.500.000.000 per tahun. Berdasarkan
pembagian hasil royalty di bidang pertambangan umum sesuai
ketentuan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (UU
No.33 Tahun 2004), maka pemerintah pusat akan memperoleh
pendapatan sebesar Rp. 18.900.000.000/tahun (20 %), pemerintah
kabupaten Rp. 30.240.000.000 /tahun (32 %), pemerintah propinsi
Rp. 15.120.000.000 /tahun (16 %), masing-masing kabupaten/kota
Rp. 7.560.000.000 /tahun (8 %), setiap persentase terebut dihitung
dari 3% PNBP sebagai pokoknya. Artinya, 97 % pendapatan
dengan angka yang jauh lebih fantastis adalah hak pemodal.

Mitos untuk Eksploitasi
Penilaian terhadap KA ANDAL PT JMI diputuskan layak
oleh komisi penilai, sedangkan syarat utama kelayakan adalah
kesesuaian peruntukan wilayah dengan Perda Kabupaten Kulon
Progo No 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten 2003-2013 yang mengatur bahwa wilayah yang menjadi
kontrak karya penambangan itu sebagai kawasan pertanian
dan pariwisata (pasal 35). Agar perda tersebut berubah, maka
pada tahun 2010 disusun Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang
RTRW Propinsi 2009-2029. Menurut penyelidikan masyarakat
terdampak, terdapat dua versi Raperda RTRW Propinsi 2009-2029,
yaitu 1) versi pansus Raperda yang memuat 129 pasal, tanpa pasal

Agraria Perairan, Pesisir dan Perdesaan 259