Page 270 - Mozaik Rupa Agraria

September 1945 maka niscaya Swapraja di Yogyakarta masih
terikat dengan kontrak politik ini; dengan kata lain, Kasultanan
dan Pakualaman masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda
dengan segenap kebijakannya.
Mengingat subyek hukum UUPA adalah individu dan badan
hukum (yayasan, perusahaan terbatas, dan koperasi), maka
Kasultanan dan Pakualaman tidak dapat memiliki sebidang
tanah karena pendirian keduanya tidak tercatat pada akta
notaris. Apakah Kasultanan dan Pakualaman memiliki sertifikat
kepemilikan tanah yang sah diakui oleh negara sebagaimana para
petani pesisir Kulon Progo yang terancam enclosure oleh proyek
pertambangan pasir besi? Hingga tahun 2012 ini: tidak. Apakah
keduanya sebagai swapraja/kerajaan dapat menjadi subyek hak
atas tanah? Jawabannya terletak pada Diktum IV UUPA, dan PP
No 224 Tahun 1961 dan PP No 38 Tahun 1963.

Ada satu proses sejarah yang sengaja atau tidak sengaja
diabaikan, bahwa jauh pada tahun 1973, Sultan HB IX pernah
berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang isinya meminta
DIY diperlakukan sama dengan daerah lain dalam bidang agraria.
Surat itu dibalas 11 tahun kemudian melalui Keputusan Presiden
No 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5
Tahun 1960 di Propinsi DIY, dan dikuatkan dengan Perda No 3
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU No 5
Tahun 1960 di Propinsi DIY yang secara resmi menghapuskan
Rijksblad No 16/1918 dan Rijksblad No 18/1918 yang sebagian masih
diatur Perda DIY No 5 Tahun 1954.

Ekologi Politik Tambang Besi
Sebelum mengemuka ke permukaan sebagai SK Bupati
Kulon Progo No. 008/KPTS/KP/EKPL/X/2005 tentang ijin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi dan Mineral

Agraria Perairan, Pesisir dan Perdesaan 257