Page 33 - Perspektif Agraria Kritis
P. 33
Perspektif Agraria Kritis
atas, yang menandakan komitmen politik pemerintah yang
tidak cukup kuat. Bisa juga dari bawah, yang ditandai dengan
melemahnya organisasi-organisasi rakyat, terutama yang
menginginkan dan sekaligus memperjuangkan reforma
agraria. Kadang juga dari samping, yakni lemahnya solidaritas
dan dukungan masyarakat luas karena minimnya literasi
reforma agraria. Satu hal yang mengkhawatirkan, sesuatu yang
juga diingatkan oleh buku ini, adalah apabila bungkus
politiknya berlabel reforma agraria, namun ternyata isinya
sesuatu yang bukan reforma agraria.
Di tengah gelombang pemikiran dan ragam tafsir,
sekaligus “akrobatik” tentang apa dan bagaimana reforma
agraria dijalankan, berikut beberapa pandangan KPA terkait
dengan situasi pelaksanaan reforma agraria yang diklaim
sedang dijalankan pemerintah.
REFORMA AGRARIA DI MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
Menginjak tahun 2018 ini, kita masih menaruh harapan
pada pemerintahan Joko Widodo terkait rencana pelaksanaan
reforma agraria. Tetapi sekaligus juga merasa khawatir dengan
penyimpangannya. Apalagi, berkali-kali pemberitaan media
massa menyebutkan bahwa pembagian sertipikat tanah oleh
Presiden Jokowi dinyatakan sebagai reforma agraria. Padahal,
sertipikasi tanah bukanlah serta-merta dapat disebut operasi
reforma agraria. Bukankah sertipikasi tanah adalah pelayanan
kepada kepada rakyat yang telah menguasai tanah namun
belum memiliki legalitas hak? Sementara reforma agraria
adalah kewajiban negara untuk melayani rakyat golongan
ekonomi lemah yang tak bertanah atau bertanah sempit.
Dalam naskah-naskah yang telah disebarluaskan, apa
yang diklaim pemerintah sebagai reforma agraria sebenarnya
adalah program redistribusi tanah dan sertipikasi (land titling).
xxxii
