Page 27 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

SIM-TN di tingkat kelurahan dan kecamatan; e) rencana tata ruang
wilayah Kota Tarakan; dan f) kondisi penguasaan tanah Kota Tarakan.
Data primer meliputi: a) teknis pelayanan SIM Tanah; b) proses
pengurusan SIM-TN oleh pemohon; c) implikasi daripada penerbitan
SIM-TN bagi penguasaan tanah yang telah ada, serta implikasinya
terhadap tata pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen,
wawancara, dan observasi. Studi dokumen meliputi Perda, petunjuk
operasional penerbitan SIM-TN, arsip dokumen SIM-TN yang didapat
dari Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan; arsip SIM-TN sebagai alas
hak yang didapat dari Kantor Pertanahan; data sosial ekonomi masyarakat
yang diperoleh dari Kantor BPS; dan Peta RTRW yang diperoleh dari
Pemko Tarakan.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh: a) kejelasan urgensi
penerbitan SIM-TN; b) penjelasan SIM-TN dapat dijadikan ’alas hak’
pendaftaran tanah; d) syarat dan proses pengurusan SIM-TN oleh
pemohon; e) dampak yang ditimbulkan dari SIM-TN dan sertipikasi
tanahnya. Wawancana untuk butir a), b), c) dilakukan terhadap pihak
Pemko dan Kantor Pertanahan, butir d) dilakukan terhadap pemohon,
sedangkan butir e) dilakukan terhadap pihak Pemko, Kantor Pertanahan,
masyarakat penerima, dan instansi terkait dengan kondisi sosial ekonomi
masyarakat.
Observasi dilakukan pada teknis pelayanan penerbitan SIM-TN
di Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan. Observasi lapangan juga
dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang telah diterbitkan SIM-
TN dan atau sertipikat. Lebih lanjut, observasi dengan menggunakan
dokumen peta, akan diperoleh kejelasan kondisi keruangannya.

4. Teknik Analisis
Analisis dimulai dari urgensi penerbitan SIM-TN, syarat dan
proses pengurusan SIM-TN oleh pemohon, ketepatan dalam pemberian
SIM-TN dan implikasinya terhadap tata ruang wilayah beserta berbagai
kepentingan lainnya yang ada di ruang, dan implikasi penerbitan SIM-TN

18 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara