Page 54 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

BAB VI

PERMASALAHAN PENGUASAAN

TANAH DAN IMPLIKASI

TERBITNYA SIM-TN

1. Kondisi Penguasaan Tanah versus Kebijakan Tata Ruang

Seiring dengan perkembangan dan dinamika wilayah, penguasaan
tanah di Kota Tarakan telah berlangsung secara meluas dan sporadik
di ruang hingga daerah pelosok. Kondisi penguasaan tanah yang ada
mengarah pada penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak tertib
serta tidak berkepastian hukum, sehingga menciptakan kondisi yang
rawan sengketa dan konflik, serta mengancam kelestarian lingkungan. Di
tengah-tengah kondisi yang demikian, Pemko Tarakan telah mengeluarkan
kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi
sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perda RTRW Tahun 2012 – 2032
berikut ini:

1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
2) acuan dalam pemanfaatan ruang / pengembangan wilayah kota;
3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam
wilayah kota;
4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah,
masyarakat, dan swasta;