Page 58 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan
P. 58
di kawasan hutan lindung. Rupa-rupanya kondisi ekonomi masyarakat
agraris yang kebanyakan berada di bawah garis kemiskinan dan kebutuhan
akan lahan pertanian, telah membuat mereka melakukan tindakan yang
berlawanan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemko Tarakan.
Pemukiman di Kelurahan Karanganyar yang terletak di lembah
perbukitan hutan lindung telah dimasukkan Pemko sebagai area hutan
lindung. Hal tersebut telah menimbulkan keberatan dari masyarakat
yang tinggal, dan mereka mengajukannya kepada Pemko. Pemukiman
yang dimasukkan hutan lindung oleh Pemko dapat dilihat pada gambar
berikut ini,
Gb. VI-4. Pemukiman yang Dimasukkan dalam Hutan Lindung oleh Pemko
Dari evaluasi kembali terhadap area itu, akhirnya Pemko mengabulkan
kemauan warga, di mana tanah permukiman tersebut dikeluarkan (enclave)
dari peruntukan hutan lindung. Masalahnya tinggal pada persetujuan
dari Kementerian Kehutanan yang hingga saat ini belum juga merevisi
peruntukan area itu. Hal ini telah menambah persoalan administrasi
pertanahan, di mana pada area pemukiman tersebut telah lahir beberapa
SIM-TN sebelum kebijakan tata ruang lahir. Memperhatikan hal tersebut,
Kantor Pertanahan bersikap sangat hati-hati, dan sementara ini tidak
menerima setiap permohonan pendaftaran tanah di area lindung yang
belum dilakukan enclave oleh Pemerintah.
Permasalahan Penguasaan Tanah dan Implikasi Terbitnya SIM-TN 49
