Page 60 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

GSB ini berguna sebagai antisipasi daripada perkembangan kota,
yang mana membutuhkan aksesibilitas berupa jalan raya yang cukup
untuk melayani masyarakat. GSB juga dijadikan salah satu syarat yang
tidak boleh dilanggar dalam pembuatan SIM-TN, dalam arti bahwa tanah
yang diterbitkan SIM-TN-nya tidak diperbolehkan melampaui GSB.
Persoalan lainnya adalah pada tanah yang dikuasai oleh instansi
TNI AL yang terdapat di lima kelurahan, yaitu Kelurahan Karanganyar
(Kampung Bugis), Pantai Amal, Sebengkok, Mamburungan, dan
Kelurahan Pamusian. Dari kelima lokasi tersebut, hanya tanah TNI AL
yang di Kampung Bugis saja yang telah disertipikatkan. Beberapa sertipikat
lahir dengan jenis hak berupa HGB dan Hak Pakai (HP). Kondisi tanah
yang diklaim TNI AL di Kelurahan Pantai Amal merupakan hamparan
luas yang tidak mempunyai batas, di mana banyak bidang-bidang tanah
penguasaan warga masyarakat berada di atasnya. Hingga kini belum
ada langkah untuk menyelesaikan masalah penguasaan ini. Mengenai
penguasaan tanah oleh TNI AL tersebut, kebijakan tata ruang wilayah
Kota Tarakan juga menyebut bahwa akan dilakukan pengembangan dan
peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara (Pasal 7
butir e Perda 4/2012).
Di samping tanah yang dikuasai oleh TNI AL, ada juga tanah TNI
AU sebagai kawasan Satuan Radar AURI di Kelurahan Mamburungan,
pangkalan AU di Kelurahan Karanganyar Pantai, kawasan pengembangan
Polisi Air di Kelurahan Juata Laut, kawasan Batalion Infanteri di
Kelurahan Juata Kerikil, dan kawasan pengembangan Komando Distrik
Militer di Kelurahan Kampung Satu/Skip. Tentunya kawasan-kawasan
tersebut perlu di-enclave dari terbitnya SIM-TN.
Pada kasus yang lain, langkah Pertamina beberapa tahun terakhir
yang menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk menginventarisir dan
mengakuisisi kembali aset di wilayah kerjanya juga telah menimbulkan
konflik penguasaan tanah. Ada 4 Wilayah Kerja Pertamina (WKP) di
Kota Tarakan, yaitu: WKP Pamusian, Sesanip, Juata, dan WKP Mangatal,
seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini,

Permasalahan Penguasaan Tanah dan Implikasi Terbitnya SIM-TN 51