Page 64 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

0
C6 3 22’07,00” 117 34’17,00”
0
C7 3 22’25,00” 117 33’54,00”
0
0
4 Mangatal D1 3 24’13,00” 117 33’26,00”
0
0
0
D2 3 24’04,00” 117 33’08,00”
0
0
0
D3 3 23’48,00” 117 33’07,00”
D4 3 23’39,00” 117 33’25,00”
0
0
Sumber: Pertamina EP, 2013
Terlihat bahwa koordinat tersebut dalam sistem koordinat geodetik
dengan ketelitian bacaan 1”, atau setara dengan 31 meter di lapangan.
Koordinat-koordinat batas area tersebut diperoleh dengan pengukuran
menggunakan piranti receiver GPS tipe handheld, sehingga kurang
akurat jika ditinjau secara kadastral. Dalam waktu dekat, Pertamina akan
memasang tugu-tugu batas untuk densifikasi tanda batas, dan melakukan
pengukuran lanjutan.
Dari tayangan tabulasi sertipikasi tanah Hak Guna Bangunan
(HGB) terhadap bidang-bidang tanah aset Pertamina EP Asset 5 Kota
Tarakan pada tanggal 22 Agustus 2014 saat acara diskusi dan koordinasi
di Kantor Pertamina, dapat dikemukakan bahwa semua HGB tersebut
telah habis masa berlakunya. Pengusaan riil oleh Pertamina yang terkini
hanya sebagian kecil daripada bidang-bidang tanah yang dijadikan rumah
dinas bagi para pegawainya dan tanah lapangan eksplorasi aktif, sebagian
besar yang lain telah dikuasai masyarakat dan instansi. Dalam tabulasi
tersebut, pihak Pertamina menyebut kategori ”aman” bagi bidang-bidang
tanah yang masih dikuasai dan/atau dimanfaatkan Pertamina, selebihnya
dikategorikan ”tidak aman” atau masih dalam persengketaan. Pertamina
berencana melakukan pengosongan secara bertahap terhadap aset tanah-
tanahnya di area WKP. Rencana ini beberapa waktu lalu mengalami
kendala dalam bentuk intimidasi dari warga yang mukim, perlawanan
dilakukan oleh masyarakat yang mengklaim bahwa tanah yang mereka
tinggali diperoleh dengan cara yang sah. Ancaman-ancaman kekerasan di
lapangan pun dialami oleh petugas pendata Pertamina.

Permasalahan Penguasaan Tanah dan Implikasi Terbitnya SIM-TN 55