Page 69 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Kebijakan Pertamina EP Asset 5 Kota Tarakan untuk mengakuisisi
kembali tanah-tanah asetnya yang telah dikuasai warga masyarakat akhir-
akhir ini juga menimbulkan persoalan pertanahan. Di area WKP telah
banyak lahir sertipikat hak milik atas nama warga masyarakat, dan dengan
kebijakan Pemko telah banyak lahir pula SIM-TN. Kondisi demikian juga
telah berimbas pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantah. Berikut ini
penuturan dari staf Kantah:

”Ada seorang ibu-ibu dari Kelurahan Pamusian datang ke Kantor
(Pertanahan) untuk mensertipikatkan tanahnya, tetapi kami menolak
permohonannya karena tanahnya berada di dalam kawasan WKP
Pamusian. Ibu itu sempat protes kepada kami, dan setelah kami jelaskan,
lantas ia menangis tersedu-sedu, dan menyatakan kekecewaan atas kondisi
yang dialaminya. Ia mendapatkan tanah itu dari membeli beberapa tahun
lalu, dan telah diperolehnya SIM-TN.”
Semenjak diminta oleh pihak Pertamina untuk menghentikan
kegiatan pendaftaran tanah di area WKP, Kantah telah menindaklanjuti
dengan menolak setiap permohonan pendaftaran tanah dari warga
masyarakat di area WKP. Dalam mengantisipasi hal tersebut, langkah-
langkah koordinasi antara pihak Pertamina dan Kantah selalu dilakukan.
Dalam Perda 19/ 2001 yang kemudian direvisi dengan Perda
10/2004, di samping mengatur tentang tata cara memperoleh SIM-TN,
kewajiban, pengawasan dan pembinaan, dan ketentuan penyidikan, juga
mengatur biaya perijinan, sanksi administrasi, serta ketentuan pidana.
Hal yang patut menjadi telaah adalah biaya dalam penerbitan SIM-TN,
yang mana ketentuan biaya dimaksud tidak termasuk biaya operasional
lapangan oleh Tim Peninjauan Fisik Bidang Tanah dan biaya administrasi
di kelurahan serta kecamatan. Penerbitan SIM-TN juga disertai syarat-
syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi penerima ijin
a. Penerima ijin memakai tanah negara wajib memanfaatkan
tanah tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan
sesuai dengan peruntukan ijin yang diberikan.
b. Ijin memakai tanah negara tidak dapat dialihkan kepada pihak
lain.

60 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara