Page 72 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

berupa uang pemasukan kepada Negara dari kegiatan pelayanan penetapan
hak atas tanah.
Dengan demikian, pada periode yang sama terdapat 3 (tiga) macam
pungutan yang berbeda pada satu jenis kegiatan yang sama, yaitu: 1)
BPHTB sebagaimana diatur dalam UU 21/ 1997 yang kemudian direvisi
dengan UU 20/2000; 2) biaya SIM-TN sebagaimana diatur dalam Perda
19/2001 yang kemudian direvisi dengan Perda 10/ 2004; dan 3) biaya
PNBP dalam Kegiatan Pelayanan Penetapan Hak berdasarkan PP 46/2002
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Tiga macam pungutan tersebut
berlangsung sampai pertengahan tahun 2014 ini berbarengan dengan
diberhentikannya layanan SIM-TN. Bahkan ketika diberlakukan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional, retribusi SIM-TN masih saja berlangsung.
UU 28/2009 diundangkan dengan pertimbangan bahwa dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah, maka perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi
daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Dalam ketentuan
perundang-undangan tersebut, BPHTB merupakan pajak daerah
Kabupaten/Kota. Ketentuan yang mengatur BPHTB diatur dalam Pasal
85 sampai dengan 93. UU itu juga memerintahkan Menteri Keuangan
bersama-sama Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan
pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah paling lama 1 tahun sejak
berlakunya UU itu (UU 28/2009 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2010). Sebagai pelaksanaan dari UU 28/2009 telah diterbitkan Perda di
masing-masing Kota/Kabupaten.
Dengan berlakunya UU 28/2009 yang menetapkan bahwa BPHTB
menjadi Pajak Daerah, maka tidak ada alasan hukum yang menjadi
dasar bagi Pemko Tarakan untuk memungut biaya penerbitan SIM-TN.
Ketentuan lain yang melarang adanya pungutan berupa uang pemasukan
kepada Negara dalam kegiatan pelayanan penetapan/pemberian hak atas
tanah Negara kepada masyarakat adalah PP 13/2010 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional.

Permasalahan Penguasaan Tanah dan Implikasi Terbitnya SIM-TN 63